Langsung ke konten utama

Postingan

Unggulan

INDEPENDENSI KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010 Halaman 75-103 INDEPENDENSI KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Oleh Ardilafiza, S.H.M.Hum Riky Musriza, S.H.M.H. ABSTRACT Attorney General is implementing a state institution of state authority in the field of prosecution has a vital position in pengekan process of law, but prosecutors are in a position of power distribution system and the constitution in Indonesia is unclear. This is related to the question whether Kejakasaan as part of the power of government or as part of the body associated with the power of the judiciary?. Obscurity position brings indepensi and independence due to the impact Kejakasaa weak enforcement in Indonesia. Keywords: Independence, the power of prosecution, the criminal justice integrated A.        PENDAHUL...

Postingan Terbaru

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN PASCA TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemikiran Menjaga Konstitusionalitas Peraturan Perudang-Undangan

PEMILU YANG DEMOKRATIS?

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PIDANA (POLITIK UANG) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH